NASDEM DIAM, PUBLIK BERTANYA: ADA APA DENGAN KADER DPRD MERANTI?

TINDAKTEGAS | MERANTI,(06/06/09/26) – Sikap Partai NasDem mulai menjadi sorotan dalam perkara yang menyeret nama salah seorang kadernya yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, LM.

Di tengah perhatian publik terhadap perkara tersebut, hingga kini belum terlihat adanya penjelasan terbuka dari struktur Partai NasDem, baik di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti maupun tingkat DPW NasDem Riau.

Ketua Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Meranti, Ronny Samudra, sebelumnya telah diupayakan untuk dikonfirmasi terkait sikap partai terhadap persoalan yang melibatkan kadernya tersebut.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh respons atau penjelasan resmi.

Hal serupa juga terjadi terhadap upaya konfirmasi kepada pengurus DPW Partai NasDem Riau.

Belum adanya jawaban dari struktur partai kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Ada Apa Sebenarnya dengan NasDem?

Apakah Partai NasDem telah mengetahui persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut?

Apakah NasDem telah meminta klarifikasi kepada kadernya?

Apakah telah dilakukan evaluasi internal?

Ataukah partai memilih untuk menunggu perkembangan proses hukum sebelum memberikan sikap?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini belum mendapatkan jawaban terbuka.

Padahal, persoalan ini telah berkembang menjadi perhatian masyarakat, khususnya karena LM masih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Partai NasDem.

DIAM BUKAN BERARTI BERSALAH, TAPI PUBLIK BERHAK MENDAPAT PENJELASAN

TindakTegas menegaskan, belum adanya tanggapan dari Partai NasDem tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai bentuk perlindungan atau pembiaran terhadap kadernya.

Namun, dalam sebuah persoalan yang telah menjadi perhatian publik, sikap diam tanpa penjelasan berpotensi menimbulkan berbagai persepsi.

Di sinilah pentingnya keterbukaan.

Partai politik tidak harus menghakimi kadernya sebelum proses hukum selesai.

Partai juga tidak memiliki kewenangan menggantikan tugas kepolisian dalam menentukan siapa yang bersalah atau tidak bersalah.

Tetapi sebagai organisasi politik yang menaungi kader dan pejabat publik, partai memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai sikap dan mekanisme internal yang ditempuh.

Karena itu, muncul pertanyaan besar:

Apakah NasDem sedang mengabaikan persoalan ini?

Ataukah NasDem memiliki langkah internal yang belum disampaikan kepada publik?

Jawabannya hanya dapat diberikan oleh Partai NasDem sendiri.

JANGAN SAMPAI DIAM DITAFSIRKAN SEBAGAI PEMBIARAN

Aliansi Masyarakat Kawal Keadilan (AMKK) menilai Partai NasDem perlu segera memberikan penjelasan agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.

Koordinator AMKK, Bob_Riau, menegaskan bahwa masyarakat tidak meminta Partai NasDem menjatuhkan vonis terhadap LM.

Namun, partai harus menunjukkan kepada publik bahwa keberadaan seseorang sebagai kader dan anggota DPRD tidak menjadi alasan untuk menghindari proses klarifikasi dan pertanggungjawaban.

“Kalau LM memang tidak bersalah, jangan dihakimi. Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Tetapi kalau dalam proses hukum nantinya ditemukan fakta adanya pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Bob_Riau.

Menurutnya, sikap Partai NasDem sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Jangan sampai diamnya partai justru menimbulkan pertanyaan dan asumsi bahwa ada pembiaran. NasDem harus menjelaskan kepada masyarakat, apakah sudah meminta klarifikasi kepada kadernya atau belum,” ujarnya.

KADER ADALAH HAK PARTAI, TAPI KEPERCAYAAN PUBLIK ADALAH TANGGUNG JAWAB

Sebagai partai politik, NasDem tentu memiliki hak dan mekanisme organisasi dalam menangani persoalan internal kadernya.

Namun ketika seorang kader juga merupakan pejabat publik dan persoalan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat, maka kepentingannya tidak lagi sepenuhnya berada di ruang internal partai.

Ada kepentingan publik yang harus dijawab.

Jabatan anggota DPRD adalah amanah masyarakat.

Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik perlu direspons secara terbuka dan proporsional.

Partai tidak harus menyatakan seseorang bersalah.

Tetapi partai juga tidak seharusnya membiarkan ruang kosong informasi berkembang terlalu lama.

Sebab ruang kosong itu akan diisi oleh spekulasi.

NASDEM DITANTANG BUKA SUARA

Kini perhatian publik tertuju kepada Partai NasDem.

Ketua NasDem Kabupaten Kepulauan Meranti, Ronny Samudra, ditunggu untuk memberikan penjelasan.

Begitu pula pengurus DPW Partai NasDem Riau.

Masyarakat membutuhkan jawaban sederhana:

Apakah Partai NasDem sudah mengetahui persoalan tersebut?

Apakah NasDem sudah meminta klarifikasi kepada LM?

Apakah ada evaluasi internal yang sedang dilakukan?

Dan apa sikap NasDem terhadap kadernya yang saat ini menjadi sorotan publik?

Pertanyaan tersebut penting dijawab.

Bukan untuk menghukum seseorang.

Bukan untuk mengintervensi proses hukum.

Tetapi untuk menunjukkan bahwa partai politik tidak menutup mata terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

POLITIK JANGAN MENJADI TEMPAT BERSEMBUNYI

AMKK kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap menjadi jalan utama untuk mengungkap fakta dalam perkara tersebut.

Jika seseorang terbukti tidak bersalah, maka haknya harus dilindungi.

Namun jika ditemukan pelanggaran hukum, maka proses hukum harus berjalan tanpa adanya perlakuan istimewa.

Tidak boleh ada kekebalan karena jabatan.

Tidak boleh ada perlindungan karena kekuatan politik.

Dan tidak boleh ada institusi yang dijadikan tempat berlindung dari proses hukum.

Karena itu, AMKK menyerukan:

“LINDUNGI HAK KADER, TAPI JANGAN JADIKAN PARTAI SEBAGAI TEMPAT BERLINDUNG DARI PROSES HUKUM!”

Kini publik menunggu.

Ronny Samudra belum memberikan respons.

Pengurus DPW NasDem Riau juga belum memberikan penjelasan resmi.

Sementara pertanyaan masyarakat semakin besar:

NASDEM SEBENARNYA SEDANG MENUNGGU APA?

Apakah partai sedang melakukan proses internal?

Apakah sedang menunggu hasil penyelidikan kepolisian?

Atau justru memilih diam di tengah sorotan publik?

Partai NasDem memiliki kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut secara terbuka.

Sebab dalam persoalan yang menyangkut pejabat publik, diam mungkin merupakan pilihan komunikasi, tetapi diam terlalu lama dapat melahirkan krisis kepercayaan.

TINDAKTEGAS tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Ketua Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Meranti Ronny Samudra, DPW Partai NasDem Riau, LM, serta seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas pemberitaan ini.(*)

Sumber: Tim | Red